Audiotorial ”Komisi Basah & Komisi Kering”

newsSK Pimpian definitif DPRD Jember kabarnya sudah turun. Selanjutnya pimpinan sementara dan ketua-ketua fraksi akan bertemu dan membahas jadwal pelantikan pimpinan definitif. Ketua sementara DPRD Jember, Siswono, membenarkan SK Gubernur sudah diterima Sekretariat Dewan.  Sekarang, katanya, tinggal menjadwalkan pelantikan pimpian definitif. Pada saat yang sama Siswono menyampaikan harapannya, segera setelah pimpinan definitif dilantik  lembaga ini bisa bekerja maksimal. Sebab, ketika pimpinan definitif dilantik, dewan bisa segera melengkapi diri dengan alat kelengkapan dewan yang oleh karena itu pula dewan lewat komisi-komisinya bisa mengakomodasi aspirasi dan persoalan rakyat.

Syukurlah kalau begitu. Sebab, DPRD Jember juga punya agenda penting di penghujung tahun, yakni membahas RAPBD 2015. Tetapi yang tidak kalah pentingnya menurut Ketua sementara DPRD Jember, Siswono, adalah mengakomodasi aspirasi dan persoalan rakyat. Urusan rakyat adalah urusan 24 jam. Urusan rakyat tidak mengenal reses. Urusan rakyat juga tidak mengenal uang reses seperti yang diterima wakil mereka di dewan justru ketika libur sidang.

Dewan, karena belum memiliki alat kelengkapan, juga bisa dengan sempurna menjalankan fungsi pengawasan. Sementara roda pemerintahan terus berjalan. Begitu pula dengan fungsi legislasi, anggota dewan periode 2014-2019 dihadapkan pada warisan sejawatnya pada periode sebelumnya, yakni Raperda RTRW, RPJM dan RPJP. Ketiga Raperda itu sangat strategis karena menyangkut masa depan Jember. Ketiga Raperda itu juga strategis lantaran bakal menjadi warisan berharga bagi kepemimpinan berikutnya.

Begitulah, sekarang tinggal menunggu langkah selanjutnya, yakni membentuk alat kelengpakan dewan. Publik Jember sangat berharap pembentukan alat kelengkapan dewan berjalan mulus dan berbasis kompetensi. Sulit membayangkan kalau wakil rakyat yang duduk di komisi tidak memiliki kompetensi di bidangnya.

Publik Jember juga berharap pembentukan komisi jauh dari dinamika yang mencerminkan berlangsungnya praktik transaksional gara-gara persepsi terhadap komisi. Komisi yang sejatinya merupakan pembagian bidang kerja dipersepsi sedemikian rupa seolah merupakan pembagian lahan. Lalu, ada lahan basah ada lahan kering. Ada komisi basah ada komisi kering. Ujung-ujungnya wakil rakyat yang kebetulan duduk di komisi basah bekerja dengan sangat bergairah. Sebaliknya wakil rakyat yang kebetulan duduk di komisi kering bekerja ogah-ogahan.

(Aga)

Comments are closed.