Audiotorial “Laptop, ADD, dan Rasa Keadilan”

newsKejaksaan Negeri Jember akhirnya menahan tersangka perkara korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Tersangka berinisial SG yang juga mantan kepala desa itu sejak Jumat 10 Oktober 2014 dititipkan di rumah tahanan Lapas Jember. SG diduga menyelewengkan ADD yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 265 juta. Satu rupiah pun yang namanya korupsi tetap korupsi. Dan ketika alat bukti terpenuhi maka tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjutinya. Masyarakat pasti sangat mendukung tindakan tegas kejaksaan. Apalagi, Alokasi Dana Desa dianggarkan untuk memberdayakan serta menyejahterakan desa dan masyarakatnya.

Masyarakat pasti juga akan sangat mendukung ketika kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya bukan cuma menegakkan hukum atau menegakkan Undang-Undang, tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Keadilan memang subyektif dan kualitatif. Tetapi, keadilan tetap saja bisa dirasakan, taruh umpamanya ketika ganjaran hukuman terhadap maling ayam sama dengan ganjaran hukuman terhadap koruptor yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Keadilan juga berarti bahwa penegak hukum tidak berlaku seperti pisau yang tajam di bagian bawah tetapi tumpul di bagian atas. Tajam hanya ketika berhadapan dengan kaum lemah tetapi tumpul tatkala berhadapan dengan penguasa atau pengusaha.

Begitulah, dengan demikian diperlukan penjelasan yang masuk akal kepada khalayak luas  ketika Kejaksaan Negeri Jember memutuskan menghentikan penyidikan sebuah perkara. Apalagi perkara itu sepertinya perkara besar, yang dimintai keterangan juga mencapai ratusan orang.

Penjelasan yang masuk akal akan memahamkan masyarakat luas bahwa penegakan hukum memang mengharuskan diberlakukannya prinsip kehati-hatian. Pruden kata ahli hukum.  Penegakan hukum juga berarti menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Presumption of innocence, kata orang pintar. Dalam penegakan hukum, ini kalau tidak keliru, juga ada ungkapan “Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang tak bersalah, bila hakim tidak melihat cukup bukti atau ragu-ragu”.

Sekali lagi, diperlukan penjelasan atau eksplanasi yang masuk akal mengapa misalnya perkara dugaan penyimpangan pengadaan laptop yang miliaran rupiah itu dan yang dimintai keterangan mencapai ratusan orang di SP-Tiga-kan. Masyarakat niscaya akan bisa menerima ketika penjelasan itu bisa diterima nalar, termasuk tentu penjelasan yang menyangkut peraturan perundangan yang melandasinya. Tujuannya, itu tadi, agar di kalangan masyarakat luas  tidak muncul kesan lembaga penegak hukum “tebang pilih”, atau “tajam ke bawah tumpul di atas”. Dan ujungnya, penjelasan yang masuk akal itu akan melegakan masyarakat bahwa rasa keadilan tidak sedang terusik.

(Aga)

Comments are closed.