Audiotorial “Agenda Rakyat = Agenda Wakil Rakyat”

newsAda kesan segera setelah alat kelengkapan dewan terbentuk, para wakil rakyat di DPRD Jember langsung tancap gas. Senin, 13 Oktober 2014, dua komisi, Komisi A dan Komisi D, melangsungkan dengar pendapat dengan mitra kerjanya. Komisi A dengar pendapat dengan Asisten 1 dan Kabag Pemerintahan Desa. Sedang Komisi D dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit milik daerah.

Yang komisi A Mencoba menggali berbagai hal tentang pemilihan kepala desa serentak dan persiapannya. Sedang komisi D rupanya ingin mengetahui lebih banyak serta mempertanyakan layanan masyarakat dan meningkatnya angka penyandang HIV-AIDS. Rencananya Komisi B dan Komisi C segera menyusul untuk segera mengundang mitra kerjanya.

Begitu memang seharusnya. Agenda rakyat, sekali lagi, adalah agenda 24 jam. Urusan rakyat adalah urusan yang tidak mengenal reses. Karena itu, rakyat tentu sangat menghargai niat dan itikad yang diperlihatkan wakil mereka di dewan. Begitu alat kelengkapan terbentuk, mereka langsung kerja. Lagi pula, wakil rakyat memang efektif digaji sejak dilantik dan dikukuhkan menjadi anggota Dewan.

Syukur kalau semangat itu berlangsung hingga masa bhakti anggota dewan 2014-2019 berakhir. Jadi, bukan lantaran ingin terkesan rakyat tidak salah pilih lantas anggota dewan langsung tancap gas mengundang mitra kerjanya dalam dengar pendapat, tetapi semangat itu tak berlangsung lama. Setelah kesan terbangun, lantas masuk angin, semangat pun mengendor.

Syukur juga kalau semangat yang terjaga hingga akhir periode itu diiringi dengan ikhtiar pemberdayaan anggota dewan secara terus menerus. Sebegitu rupa, sehingga anggota dewan memiliki kemampuan dan keterampilan taruh misalnya membedah RAPBD yang diusung eksekutif. Konon pimpinan DPRD Jember sudah menggagas dan merencakan bimbingan teknis (bimtek), yang kabarnya bekerjasama dengan BPKP.

Semua itu tujuannya tentu saja agar lembaga perwakilan rakyat bisa menjalankan tiga fungsi pentingnya secara maksimal, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalau ketiga fungsi itu berjalan maksimal, maka lembaga perwakilan rakyat bakal memiliki bargaining value atau nilai tawar, lalu pada waktu yang sama menguatkan posisi tawar dewan perwakilan rakyat terhadap eksekutif. Dan ujungnya adalah bahwa lembaga perwakilan rakyat yang terhormat itu bukan lagi sekadar lembaga stempel.

(Aga)

 

Comments are closed.