Audiotorial “Garis Kejut”

newsNamanya cukup banyak. Ada yang menyebutnya marka kejut, garis kejut atau pita kejut. Ada pula yang menamainya speed trap. Begitulah belakangan marka bergelombang yang dipasang di beberapa ruas jalan itu seperti menjadi trending topic. Topik hangat, begitu kira-kira terjemahan bebasnya. Sebegitu hangatnya sampai-sampai dibahas dalam dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jember dan Dinas Perhubungan.

Komisi C DPRD Jember beralasan menjadikan garis atau marka kejut itu sebagai salah satu bahasan penting lantaran sejak dipasang di beberapa ruas jalan, masyarakat beramai-ramai mereaksinya. Reaksi bahkan protes meluas hingga ke media sosial.

Menanggapi pertanyaan Komisi C DPRD Jember, Dinas Perhubungan kabarnya merespon dengan melakukan analisa dan evaluasi. Lalu dari analisa dan evaluasi itu ada beberapa kemungkinan tindakan, mengurangi jumlahnya atau mengurangi ketebalannya.

Garis kejut sepertinya diniatkan untuk menekan angka kecelakaan lalulintas. Asumsinya, dengan garis kejut pengendara kendaraan bermotor mau tidak mau mengurangi kecepatan. Malah kabarnya Polantas secara resmi juga minta agar garis kejut dipasang di beberapa jalan yang biasa digunakan sebagai ajang balap liar.

Menilik niat dan tujuannya, sepertinya tidak ada masalah dengan pemasangan garis kejut. Sudah menjadi pengetahuan umum, angka kecelakaan lalu lintas sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Korbannya melebihi korban perang. Kapolri Jenderal Sutarman pernah mengutip, berdasarkan catatan Badan Kesehatan Dunia, setiap tahunnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di dunia sebanyak 1,24 juta. Sedangkan, korban jiwa akibat Perang Teluk yang terjadi sejak 1980 hingga 1988 hanya 1,2 juta jiwa.

Kalau sudah begitu segala daya dan upaya mesti dilakukan. Kalau tidak bisa dihindarkan 100 persen, setidaknya korban sia-sia bisa ditekan sampai titik paling rendah. Hanya saja setiap usaha mesti melalui kajian seksama dan mendalam, termasuk pemasangan garis kejut. Kalau lebih besar mudaratnya, maka ikhtiar lain mesti dicari dan digali, taruh misalnya dengan penegakan aturan. Kalau tidak keliru kecepatan maksimal dalam kota 40 kilometer per jam. Dengan begitu, jika ada kendaraan yang melintas di dalam kota melaju dengan kecepatan melampaui batas maksimal dikenai tilang.

Lebih dari itu, penyebab kecelakaan lalu lintas cukup banyak selain sikap ugal-ugalan pengemudi, kelaikan kendaraan juga pernah dituding sebagai penyebab kecelakaan. Ini artinya lembaga yang memiliki otoritas menguji kelaikan kendaraan bermotor mesti menerapkan aturan secara ketat. Kelebihan muatan, ketidakjelasan dan kurangnya rambu, dan kontur jalan adalah beberapa hal lain yang juga ditunjuk sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas.

Begitulah, kalau niatnya baik, maka sekarang tinggal mencari formula yang tepat untuk mewujudkan niat itu. Syukur kalau Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya merespon dengan besar hati, lalu bersedia melakukan analisa dan evaluasi. Mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan setiap gagasan ke masyarakat sebelum gagasan baik itu dieksekusi. Tujuannya adalah untuk menghindari kemubaziran. Anggaran sudah kadung keluar lalu piranti itu dibongkar lagi hanya gara-gara piranti itu ternyata lebih banyak mudaratnya. Kebijakan apapun kalau bongkar pasang akan dilihat sebagai kesia-siaan.

(Aga)      

 

Comments are closed.