Audiotorial “Camat”

 

Plt Kabag Hukum Pemkab Jember mengakui, penempatan beberapa Camat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan. Tetapi, katanya pengangkatan itu sudah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi. Selain itu, beberapa camat yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi sudah mengikuti pelatihan Ilmu Pemerintahan di Pemprov Jatim.

Begitulah, kalau Komisi A menerima penjelasan itu, dan bahwa konsultasi dengan Pemprov Jatim bisa dijadikan pengganti aturan yang menyangkut kualifikasi camat, maka persoalan sudah selesai.

Kalau yang seperti ini dilihat sebagai preseden, maka ke depan, Pemkab tidak perlu dan tidak usah repot-repot. Setiap kebijakan yang sekiranya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang cukuplah diganti dengan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi.  Tidak soal bahwa nanti bisa jadi muncul pertanyaan, seberapa saktinya rekomendasi Pemerintah Provinsi sampai-sampai bisa menggantikan Undang-undang. Juga tidak soal bahwa sejatinya ada orang yang memenuhi syarat, tetapi entah karena apa, tidak diangkat sebagai camat.

Karena itu, Komisi A menunda rapat dengar pendapat ada benarnya. Komisi A kabarnya akan mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM). Syukur kalau Komisi A juga melibatkan pakar untuk melihat persoalan  lebih menyeluruh, termasuk telaah tentang apakah persyaratan yang diperintahkan oleh undang-undang bisa dikesampingkan cukup dengan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi.

Dari Badan Kepegawaian, Komisi A juga bisa minta penjelasan yang menyangkut data dan peta personil. Sebegitu rupa sehingga dari sana bisa diketahui, taruh misalnya beberapa orang terpaksa diangkat sebagai camat meski tidak memenuhi syarat lantaran Pemkab Jember sedang dalam keadaan krisis SDM. Sebegitu krisisnya sampai-sampai kualifikasi yang dipersyaratkan oleh undang-undang terpaksa dikesampingkan.

Pendek kata, pengangkatan camat yang diindikasi tidak memenuhi persyaratan harus diselesaikan secara tuntas. Tujuannya, untuk menghindari preseden buruk, agar tidak ada lagi pengangkatan dan pemberhentian pejabat dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih dari semua itu, menyelesaikan hingga tuntas pengangkatan camat yang diindikasi bermasalah harus dilihat sebagai ikhtiar bersama dalam menegakkan prinsip tegak lurus. (Aga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.