Audiotorial “DAK Akhirnya Cair?”

Sebelumya ada kabar Kabupaten Jember terancam tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Kabar itu disampaikan anggota DPR-RI, pak Muhammad Nur Purnamasidi. Penyebabnya, Jember belum mengirim laporan DAK Tahun Anggaran 2016.  Dan hari ini, Bupati Faida menyampaikan kabar gembira. Katanya, DAK tahun 2017 untuk Kabupaten Jember akan cair Jumat. Disampaikan juga, persyaratan teknis pencairan DAK yang tadinya belum dipenuhi sekarang sudah dipenuhi.

Syukurlah kalau begitu. Harapannya tentu saja, kabar dan penjelasan itu adalah kabar dan penjelasan yang benar. Bukan kabar dan penjelasan untuk keperluan meredam kekhawatiran masyarakat Jember. Karena itu, harus ada penjelasan dan konfirmasi susulan untuk meyakinkan masyarakat. Jadi, Ketika DAK benar-benar cair, syukur kalau sesuai jadwal, rakyat harus diberi tahu. Setidaknya melalui wakil rakyat di DPRD.

Rakyat, ini kalau boleh menduga, khawatir bukan hanya karena DAK ikut menentukan kekuatan anggaran  Lebih dari itu,  rakyat juga khawatir Jember akan terus-terusan menerima sanksi dari pemerintah pusat, lalu akibatnya akan lebih fatal lagi. Sebelumnya Jember sudah menerima sanksi pemotongan DAK. Padahal peruntukan DAK ditekankan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jadi, masuk akal kalau masyarakat khawatir. Khawatir pembangunan di ketiga sektor vital itu tersendat.

Rakyat, ini kalau masih boleh menduga, juga khawatir kinerja birokrat di jajaran Pemkab merosot hingga titik nadir. Dulu pembahasan APBD dan Perubahan APBD telat. Program pembangunan akhirnya ikut tersendat. Serapan anggaran rendah.  DAK lantas dipangkas. Sekarang, setali tiga uang, Jember dikabarkan terlambat melaporkan pengelolaan DAK 2016 yang kira-kira pemerintah pusat menjadikannya sebagai basis atau dasar pencairan DAK tahun berikutnya. Bayangkan, birokrasi yang digambarkan sebagai lembaga yang berisi orang-orang hebat ternyata telat menyusun dan mengirim laporan.

Akhirnya, yang paling dikhawatirkan rakyat, ini juga kira-kira, adalah bahwa pemerintah daerah melakukan kekeliruan yang sama untuk kesekian kalinya, yakni telat. Telat membahas anggaran dan perubahannya dan  telat membuat laporan DAK. Sementara di Jawa Timur yang terancam tidak menerima DAK hanya Jember. Lalu kalau ada yang mencoba membandingkan dengan Kabupaten tetangga, muncul penjelasan pembenar, katanya karena kabupaten tetangga lebih kecil. Lalu, bagaimana kalau ada orang yang menunjuk kabupaten/kota yang lebih besar dari Jember tetapi laporan DAK-nya tidak tidak telat..?? (Aga)

 

Comments are closed.