Audiotorial “Dengar Pendapat Proyek Penunjukan Langsung”

Rapat dengar pendapat terkait pembagian proyek Penunjukan Langsung.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Jember, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Forum Masyarakat Jasa Kontruksi, hari ini berlangsung lumayan seru. RDP yang sedianya dijadikan forum klarifikasi melebar dan menjurus ke arah saling buka kartu. Isu sentralnya tentu saja soal proyek, terutama paket proyek Penunjukan langsung (PL). Forum Masyarakat Jasa Kontruksi menganggap pembagian proyek PL mengabaikan prinsip keterbukaan, keadilan, dan pemerataan. Di lain pihak, Kepala Dina PU Bina Marga dan Sumber Daya Air bersikukuh mekanisme penetapan rekanan sudah sesuai dengan peraturan perundangan.

Singkat cerita RDP sampai pada jalan tengah. Rekanan yang belum kebagian proyek PL akan mendapat kesempatan pada Perubahan APBD. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, pak Rasyid Zakaria, juga mengingatkan agar rekanan tidak terpaku pada proyek PL. Katanya, ada garapan dengan total nilai Rp 150 miliar yang bisa diperebutkan lewat tender.

RDP juga sampai pada kesepakatan saling menyempurnakan. Menyempurnakan mekanisme tender dan penetapan rekanan proyek PL. Tujuannya agar seluruh prinsip yang terdapat dalam peraturan perundangan terpenuhi. Di lain pihak, rekanan juga diharap mengevaluasi diri. Beberapa diantaranya adalah mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menghindari kebuntuan komunikasi.

Begitulah, komunikasi memang penting. Melalui komunikasi persoalan di masing-masing pihak bisa diseberangkan untuk dicari jalan keluarnya. Tetapi yang lebih penting adalah penyempurnaan pada mekanisme tender proyek. Mungkin prosesnya tidak sekali jadi. Tetapi niat dan itikad ke arah sana harus dipelihara agar menjadi semangat yang konsisten.

Kalau mekanismenya sudah disempurnakan, maka ketentuan itu berlaku untuk semua. Tidak ada istilah tebang pilih. Siapapun rekanan itu, mesti tunduk pada ketentuan yang berlaku. Tidak ada pertimbangan jauh dekat, tidak ada kong-kalikong atau pat-gulipat, taruh misalnya pinjam-meminjam bendera. Rekanan yang ketika diverifikasi, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka rekanan itu harus bersedia menerima hasil verifikasi tersebut. Apalagi, verifikasinya berlangsung obyektif dan bekerja sesuai peraturan perundangan.

Proyek apapun yang datang dari lembaga plat merah adalah proyek yang pendanaannya menggunakan uang rakyat. Jadi, setiap sen harus bisa dipertanggungjawabkan. Proyek itu juga untuk kepentingan publik sehingga ketika kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang rugi dan dirugikan tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat. Dan masyarakat adalah pemilik proyek yang sebenarnya. Karena itu jangan dibuat bancakan. (Aga)

 

 

Comments are closed.