Audiotorial “PKL”

 

Satpol PP tidak akan menertibkan PKL di kawasan kampus hingga tempat untuk keperluan relokasi tersedia. Itulah pernyataan Kasatpol PP, pak Farouq. Katanya, sebelum tempat untuk relokasi PKL tersedia, pihaknya hanya bisa melakukan penataan, dan mendorong agar pelaku PKL menjaga kebersihan.

Begitulah, biasanya PKL identik dengan penertiban PKL. Biasanya juga, penertiban diwarnai dengan pemaksaaan. Lapak dibongkar, gerobak dirampas dinaikkan ke atas truk. Ini agak aneh karena di luar kelaziman. Satpol PP tidak menertibkan PKL yang menempati badan jalan.

Bisa jadi pak Farouq berpikir, penertiban bukan solusi yang sebenarnya. PKL adalah mereka yang bergerak di sektor ekonomi informal. Jadi, urusannnya adalah urusan ekonomi, urusan perut, urusan penghidupan. Taruh saja misalnya di kawasan kampus terdapat 250 PKL, maka kalau masing-masing anggota keluarganya berjumlah 4 orang, maka mereka sejatinya menghidupi seribu mulut.

Sektor-sektor informal dilihat sebagai sektor ekonomi tahan banting, bahkan di saat krisis. Cirinya, mereka menempati sekitar kawasan keramaian. Mereka juga diidentikkan dengan kekumuhan.  Tapi di balik kekumuhan itu mereka adalah sekelompok warga yang berusaha mandiri secara ekonomi. Mereka tidak merecoki pemerintah, kecuali barangkali mengusik kenyamanan karena menempati fasilitas umum. Agak sulit mendata mereka dan menyajikannya ke dalam data statistik ekonomi. Karena namanya saja sektor informal. Tidak ada hitung-hitungan secara akuntansi. Karena itu pula mereka disebut sektor yang hanya bisa dirasa tapi tidak bisa diraba.  Mereka ada. Mereka tahan banting. Mereka tidak merecoki pemerintah dan negara.

Barangkali pemikiran itu yang menyelimuti benak Kasatpol PP Kabupaten Jember. Solusi yang sesungguhnya sedang dirintis, salah satunya menjalin komunikasi dengan Universitas Jember. Siapa tahu dari komunikasi itu muncul alternatif. UNEJ menyediakan lokasi. Akhirnya, sejatinya yang berpikir lebih keras adalah pemerintah. Berpikir keras bagaimana pelaku ekonomi informal bisa hidup berdampingan dalam harmoni dengan sektor ekonomi formal tanpa mengganggu kepentingan umum. Jadi, bukan menertibkannya dengan cara memaksa, membongkar dan merampas lapak atau mengangkat dan mengangkut barang dagangan mereka. (Aga)

 

Comments are closed.