Memilih pejabat definitif yang Tegak Lurus sesuai komitmen Bupati bukan pekerjaan gampang. Begitu kata Bupati Faida usai penyampaian Nota Pengantar 7 Raperda inisiatif di gedung DPRD. Bupati Faida juga menunjuk daerah lain yang pejabatnya berstatus Plt atau Plh tetapi pemerintahan berjalan normal. Mendagri katanya juga begitu, pada kesempatan pertemuan dengan Bupati/Wali Kota se-Indonesia, menyatakan tidak ada masalah dengan Pejabat Plt atau Plh.
Harus diakui mencari, memilih dan menetapkan pejabat berinegritas serta tegak lurus seperti komitmen Bupati Faida bukan pekerjaan gampang. Sekali salah menentukan, akibatnya bisa fatal dan berkepanjangan. Karena itu, komitmen seperti itu harus diapresiasi dan didukung habis-habisan. Hanya dengan pejabat yang berintegritas dan tegak lurus penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana banyak orang mengharapkannya.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah menunjuk Plt lebih gampang dibanding menunjuk dan memilih pejabat definitif…?? Sebab, yang membedakan Plt dan pejabat definitif hanya soal otoritas. Plt tidak memiliki otoritas sebesar pejabat definitif.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah memilih dan menentukan Plt tidak harus mempertimbangkan aspek integritas agar yang bersangkutan bisa tegak lurus dalam menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya…? Kalau aspek integritas menjadi aspek yang dipertimbangkan, bahkan menjadi pertimbangan utama, lalu mengapa harus mempertahankan berlama-lama status Plt. Maksudnya, kalau pejabat yang berstatus Plt terbukti tegak lurus, mengapa yang bersangkutan tidak segera saja ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Pejabat definitif, sekali lagi, otoritasnya lebih besar ketimbang Plt atau Plh. Pejabat definitif bisa mengambil kebijakan strategis yang dengan begitu gerakannya lebih lincah, lebih responsif. Setiap persoalan bisa segera dipecahkan dan kebijakan bisa segera diputuskan. Sebab, tidak sedikit persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut layanan publik yang harus segera disikapi dan diatasi. Tidak sedikit persoalan rakyat yang jawabannya tidak bisa ditunda. Tidak sedikit persoalan rakyat yang jawabannya harus hari ini. Dan untuk keperluan itu, hanya pejabat definitif yang bisa memenuhi. (Aga)
