Audiotorial “Perbup”

DPRD Jember mengingatkan agar Bupati segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) untuk Perda yang sudah digedog. Anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, pak Marduwan, mengatakan Perda itu sudah lama digedog. Malah menurutnya ada yang digedog tahun 2015. Tetapi, sejauh ini aturan turunannya, yakni Perbup, belum juga terbit.

Barangkali saja pak Marduwan berpikiran, tanpa Perbup, Perda itu sulit diimplementasikan. Publik mungkin juga merasa heran, ada Perda yang sudah digedog 1-2 tahun lalu tapi belum juga dilengkapi aturan turunan agar Perda itu efektif. Bayangkan kalau Perda itu diperuntukkan bagi kepentingan publik luas, publik tentu sangat dirugikan ketika Perda itu tidak bisa diimpelentasikan gara-gara belum dilengkapi aturan turunan. Malah bisa jadi masyarakat memperkarakannya secara hukum tatkala merasa dirugikan oleh Perda tersebut. Perda itu juga akan sulit ditegakkan ketika pelaksananya tidak memiliki pedoman yang lebih operasional. Tengok saja Undang-Undang yang penerapannya memerlukan turan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri.

Publik kira-kira bertanya sudah sedemikian sibuknyakah jajaran Eksekutif sampai-sampai tidak punya waktu dan kesempatan merumuskan Perbup untuk Perda yang sudah digedog sekian tahun lalu. Lalu siapa sejatinya yang suka menunda dan mengulur–ulur pekerjaan.  Padahal, bisa dipastikan Perda itu dibuat untuk kepentingan orang banyak.

Akhirnya, kalau Dewan yang bersikap kritis dalam pembahasan Perubahan APBD saja berpotensi melahirkan kesan mengulur bahkan menghambat APBD, lalu bagaimana dengan Perda yang digedog satu tahun lalu tapi Perbupnya tak kunjung terbit. (Aga)

 

 

 

Comments are closed.