Audiotorial “APBD 2018 dan Wakil Rakyat”

Ada 2 catatan penting tentang APBD 2018 dan DPRD Jember. Pertama, dalam APBD 2018 kelak alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD turun dari yang tadinya diusulkan  Rp 38 miliar menjad Rp 24 miliar. Kedua, tidak satupun wakil rakyat di DPRD Jember yang mengusulkan program hibah dan bansos.

Untuk catatan yang pertama, Ketua DPRD Jember, pak Thoif Zamroni, mengungkapkan, tidak masalah anggaran Sekretariat DPRD lebih kecil dibanding yang diusulkan. Katanya, seluruh wakil rakyat di DPRD Jember legowo. Hanya saja, tandas pak Thoif, anggota dewan mesti pandai menyusun dan merumuskan skala prirotas. Secara kuantitatif kegiatan dewan sangat bisa jadi berkurang. Tetapi anggota dewan berupaya untuk tidak mengusik kualitas kegiatan.

Sedang untuk catatan kedua, Wakil Ketua DPRD Jember, pak Ayub Junaidi, mengatakan, seluruh anggota dewan memilih dan memutuskan tidak mengusulkan program hibah dan bansos. Sebab, program hibah dan bansos yang dianggarkan pada APBD 2017 tidak satupun yang terealisasi. Karena tidak ingin kepercayaan masyarakat merosot, maka anggota dewan sepakat tidak mengusulkan program  hibah dan bansos. Seluruh program hibah dan bansos diserahkan kepada satuan kerja di jajaran Pemkab Jember. Dewan, tandas Pak Ayub, hanya akan mengawalnya.

Kalau boleh menduga, wakil rakyat di DPRD Jember tidak patah arang. Pengurangan anggaran Sekretariat Dewan disikapi dengan upaya keras menyusun dan merumuskan skala prioritas kegiatan. Sedemikian rupa sehingga kendati kuantitasnya berkurang tetapi kualitasnya dijaga dan dijaga. Dewan akan melakukan kegiatan yang benar-benar relevan dengan kepentingan masyarakat.

Begitu pula soal program bansos dan hibah. Kendati tidak dialokasikan wakil rakyat di DPRD Jember mendorong agar program itu terlaksana lewat satuan kerja Pemkab Jember. DPRD, tandas pak Ayub, akan mengawal agar program itu terealisasi tepat sasaran dan tidak menyalahi peraturan perundangan.

Syukurlah kalau begitu. DPRD telah memilih dan memutuskan menempatkan diri sebagai lembaga legislatif. Seluruh eksekusi APBD diserahkan kepada Eksekutif. Dewan memposisikan diri sebagai lembaga dengan fungsi legislasi dengan memperlancar pembahasan APBD lalu mengawasi dan memelototinya agar APBD dilaksanakan sesuai rencana dan tidak menyalahi peraturan perundangan.

Begitulah, bola benar-benar ada di tangan Eksekutif. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak merealisasikan APBD 2018. Apalagi sampai mewariskan SILPA untuk anggaran tahun berikutnya.  DPRD juga sudah memberikan kelonggaran dengan bersedia membahas KUA-PPAS APBD 2018 meski Eksekutif terlambat mengirim dokumen KUA-PPAS APBD 2018 ke dewan. Pendek kata, DPRD Jember sudah memberi ruang, peluang dan keleluasaan seluas-luasnya kepada Eksekutif. Maka mestinya juga tidak ada lagi alasan DPRD menghambat pembahasan APBD. (Aga)

 

 

Comments are closed.