Audiotorial “Pembahasan KUA-PPAS Macet?”

Rapat bersama terkait kelanjutan APBD 2018.

Ada tanda-tanda Pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 menghadapi jalan buntu. Kabarnya Esekutif dan Legislatif belum sampai pada titik temu, kendati Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD sudah bersepakat dalam hal realokasi anggaran senilai Rp 125 miliar.

Di internal DPRD juga berkembang pendapat agar lembaga ini mengalah terhadap keinginan dan kehendak eksekutif. Tetapi adaa pula yang berpendapat agar lembaga ini dijaga marwah dan kewibawaannya. Alasannya, dewan selama ini sudah mengalah. Alasan yang lain, dewan sudah prosedural dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2018.

Begitulah, jika komunikasi tidak segera dibangun dan dijalin, besar kemungkinan pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 tidak bakal kelar sesuai jadwal. Resikonya, bisa jadi tahun 2018 nanti anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun sebelumnya.

Entah bagaimana kelak mengelola anggaran yang dari tahun ke tahun nyaris diwarnai masalah. Tahun ini saja Dinas PU Bina Marga dan SDA mengembalikan nggaran Rp 60 miliar ke kas daerah gara-gara anggaran tersebut tidak bisa dieksekusi. Penyebabnya pembahasan Perubahan APBD 2017 telat. Sedang proyek yang direalisasikan Dinas PU Bina Marga dan SDA adalah proyek yang harus ditender.

Sebegitu jauh belum terlihat tanda-tanda yang menyangkut hasrat para pihak untuk mengurai persoalan, taruh umpanya mengawalinya dengan membangun komunikasi. Maka, jangan salahkan jika di tengah-tengah masyarakat ada yang berpikiran, para penentu kebijakan mengorbankan kepentingan orang banyak. Jangan salahkan kalau ada warga masyarakat  yang berpikiran egoisme para penentu kebijakan mengalahkan kepentingan dan hajat hidup orang banyak.

Sepertinya persoalan yang diakui atau tidak, telah menarik perhatian Jakarta dan kemudian menyebabkan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) turun ke Jember belum cukup bagi penentu kebijakan untuk meninjau kembali sikap politisnya. (Aga)

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.