Kapolres Jember minta seluruh jajarannya di semua lini meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan guna mengantisipasi kemungkinan melonjaknya angka kriminalitias. Kemungkinan ke arah itu menurut Kapolres Jember, pak Kusworo Wibowo, bisa saja terjadi menyusul bertambahnya jumlah warga miskin di Jember. Pak Kapolres lantas mengutip data statistik yang dirilis BPS Jember. Jumlah warga miskin di di Jember tahun 2017 naik 11 persen sehingga warga miskin di Jember menjadi 266.900 orang. Jumlah itu sepadan dengan 10,97 persen populasi Kabupaten Jember. Pada saat yang sama, kata pak Kapolres, lapangan kerja yang tersedia menyempit. Dalam situasi seperti itu, maksudnya terhimpit masalah ekonomi, bukan tidak mungkin seseorang nekat melakukan tindak kekerasan.
Urusan perut memang urusan yang jawabannya tidak bisa ditunda terlalu lama. Urusan perut adalah urusan yang harus dijawab hari ini. Jawabannya juga bukan jawaban jangka pendek dengan umpamanya sekadar bagi-bagi sembako. Memperluas lapangan dan kesempatan kerja, membuka akses ekonomi dan program pemberdayaan lainnya juga mesti dirancang untuk keperluan jangka panjang. Ringkas cerita urusan perut tidak bisa dijawab seperti mengobati orang sakit parah dengan aspirin. Sanksi hukum juga belum tentu menyelesaikan masalah. Karena itu pula, pak Kapolres dengan kearifannya, mendorong anggota di jajarannya membantu mencari solusi bagi warga miskin, kendati mengentas kemiskinan bukan tupoksi polisi.
Bagitulah, data dan informasi BPS kiranya lebih dari cukup untuk melihat kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Jember. Survey yang beberapa hari lalu dirilis lembaga peneliti bukan tidak penting, tetapi data dan informasi BPS tentang jumlah warga miskin adalah variabel utama yang memicu munculya peristiwa dan perilaku menyimpang dari pranata.
Andai yang dipertanyakan metodanya, BPS pasti menggunakan metoda sensus. Metoda by name by adress yang presisinya mendekati kebenaran. Andai yang dipertanyakan otoritasnya, BPS adalah lembaga resmi bentukan negara. Jadi, lucu andai yang mempertanyakan keabsahan institusi BPS justru pemerintah, misalnya pemerintah daerah.
Akhirnya, ketimbang sibuk menepis, membantah, apalagi ngeyel, lebih baik segera saja mencari solusinya. Sekali lagi karena urusan perut adalah urusan yang harus dijawab hari ini, tidak bisa ditunda. Kalau tidak orang bisa saja berpikiran lalu sampai pada kesimpulan, “inikah Jember baru..? Jember yang APBD-nya selalu bermasalah..? Jember yang angka kemiskinannya meningkat…??? (Aga)
