Audiotorial “Secercah Harapan untuk GTT”

Sepertinya ada secercah harapan bagi Guru Tidak Tetap (GTT). Bupati Faida mengundang mereka dalam tiga tahap, memberikan penjelasan tentang bakal terbitnya surat penugasan mengajar. Surat itu begitu penting karena hanya dengan selembar kertas tersebut hak ekonomi GTT-PTT bisa dipenuhi, yakni honor.

Kabar yang lebih menggembirakan lagi, honor GTT katanya bakal naik hingga lipat empat, menjadi sekitar  RP 1,2 juta. Syukurlah kalau begitu. Penantian panjang GTT menjadi tidak sia-sia. Mereka, para GTT, tentu akan lebih bersuka cita jika kepastian tentang surat penugasan mengajar itu terwujud dalam waktu dekat.

Ada beberapa catatan penting dalam peristiwa penjelasan Bupati Faida kepada GTT. Pertama, tentu saja tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi langsung antara Bupati dan GTT menjadikan suasana menjadi cair. Kebekuan, bahkan ketegangan, berubah menjadi hubungan ideal antara pemimpin dan yang dipimpin. Kebekuan dan ketegangan berubah menjadi hubungan yang menggambarkan keterjalinan hubungan antara orang tua dan anak. Terhadap catatan pertama, harapannya tentu saja bahwa pertemuan Bupati dan GTT menjadi preseden atau awalan bagus lalu menjadi model hubungan dan komunikasi Bupati dengan lembaga dan pihak-pihak lain.

Catatan kedua, surat penugasan itu dasarnya adalah peraturan yang harus dilaksanakan. Jadi, Pemerintah Daerah yang direpresentasikan Bupati tinggal menerbitkannya. Siapapun akan bisa memahami bahwa untuk sampai ke arah sana butuh proses. Tetapi, ketika proses itu terlalu lama orang menjadi bertanya-tanya. Pemerintah Daerah itu punya segalanya, punya aparatus dengan segenap daya dukungnya. Karena itu, kalau hanya sekadar pendataan GTT apa iya butuh waktu sampai berbulan-bulan..?. Andai benar butuh  proses panjang, GTT bisa diduga akan menerima dan bersabar sepanjang dikomunikasikan seperti ketika Bupati mengundang GTT 3 hari berturut-turut. Apalagi komunikasi yang dibangun seperti layaknya komunikasi orang tua-anak.

Ketiga, ini yang mesti diingat, honor GTT, kalau tidak keliru, bersumber dari dari APBN, karena honor itu menjadi bagian dari Biaya Operasional Sekolah—BOS. Jadi, tidak membenani APBD. Maka, adalah kabar yang pasti akan disambut dengan penuh suka cita jika Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD-nya untuk menambahi honor GTT, seperti yang para wakil rakyat sejak lama menyuarakan dan memperjuangkannya. (Aga)

 

Comments are closed.