Audiotorial “Bupati dan Dugaan Pelanggaran Pemilu”

Pekan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Jember) mengagendakan pemanggilan saksi menindak lanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bupati Faida. Komisioner Bawaslu Jember, Andika, mengatakan pihaknya mengupayakan pemanggilan saksi dan terduga pekan ini untuk keperluan klarifikasi. Tahap berikutnya, tambah Andika, adalah membahas hasil klarifikasi itu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Jika pelanggarannya tergolong pelanggaran administratif, maka penanganannya ada di Bawaslu. Jika pelanggarannya tergolong pelanggaran pidana, maka yang menindaklanjuti adalah GAKKUMDU.

Bagi publik ini tentu kabar gembira. Bawaslu menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilu. Tak peduli terduganya Bupati. Yang dilakukan Bawaslu bisa dipastikan bakal membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan membangkitkan gairah pemilih. Penjelasannya sederhana, ketika penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab dan berintegritas, pemilu diyakini akan berlangsung jurdil, berkualitas dan bermartabat.

Kedua, keputusan Bawaslu menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati, bakal menjadi preseden lalu menjadi pengingat bagi siapa saja untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran dan kecurangan. Sebab, Bawaslu tegak lurus, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Sebaliknya, jika Bawaslu tidak menindaklanjutinya, maka pelanggaran demi pelanggaran bakal bermunculan seiring dengan mengetengahnya anggapan Bawaslu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran. Pada saat yang sama Bawaslu bisa dipastikan pakewuh ketika menemukan atau menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu pakewuh karena temuan dan laporan sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Bawaslu akan menanggung resiko dianggap tebang pilih. Bawaslu juga akan dianggap tak punya nyali ketika terduga pelaku pelanggaran pemilu adalah pejabat atau orang penting.

Begitulah, tidak soal bagaimana nanti hasilnya, sepanjang Bawaslu dan pemangku kepentingan yang lain obyektif dan mendasari langkah yang ditempuhnya dengan peraturan perundangan, publik akan lapang dada menerimanya. Akhirnya, bisa saja  peserta pemilu menang dengan cara culas dan curang. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan semu. Kemenangan yang tidak memiliki legitimasi. Dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan legitimasi  itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang otoritas. (Aga)

 

Comments are closed.