Pencairan Anggaran Proyek Dinkes untuk 75 Rekanan Baru Bisa Dilakukan Setelah Penetapan P-APBD

Jember Hari Ini – Pengamat kebijakan publik, Hermanto Rohman, menegaskan, pencairan anggaran proyek Dinas Kesehatan untuk 75 rekanan, baru bisa dilakukan setelah penetapan Perubahan APBD 2019 mendatang.

Menurut dosen FISIP Universitas Jember ini, dalam aturan pengelolaan anggaran negara, semua pengerjaan program kegiatan termasuk proyek pembangunan seharusnya selesai maksimal 31 Desember. Jika anggaran tidak terserap, secara otomatis uang tersebut kembali ke kas negara dan terkunci. Jika sudah kembali ke kas negara, kata Hermanto, maka belum terbayarnya proyek pengerjaan fisik Dinas Kesehatan tersebut dianggap hutang pemkab kepada rekanan. Pencairan anggaran untuk pembayaran hutang tersebut baru bisa diusulkan dalam Perubahan APBD tahun ini. Sebab menurut Hermanto, pembayaran hutang tersebut belum direncanakan dalam APBD awal sehingga anggaran tersebut menjadi SILPA tahun 2018 kemarin. Jika melihat aturan pengerjaan proyek, tidak ada konsekuensi yang mengatur jika pihak pemerintah terlambat melakukan pembayaran program kegiatan. Yang ada hanya sanksi bagi rekanan jika proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, rekanan harus membuka kembali perjanjian awal dengan Dinas Kesehatan, apakah ada sanksi jika Dinas Kesehatan terlambat melakukan pembayaran setelah pekerjaan proyek fisik selesai.

Diberitakan sebelumnya sekitar 70 rekanan mendatangi kantor Dinnas Kesehatan. Mereka mempertanyakan molornya pencairan anggaran proyek pembangunan fisik Dinas Kesehatan yang belum cair, padahal seluruh pengerjaan proyek sudah selesai 100 persen. (Fian)

Comments are closed.