Kehadiran Komisi VII DPR RI Picu Ketegangan Warga Silo

Jember Hari Ini – Kehadiran Komisi VII DPR RI memicu ketegangan ditengah-tengah warga Desa Pace Kecamatan Silo. Warga yang menolak tambang emas blok Silo khawatir kehadiran komisi yang membidangi energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup ini bermuatan politis.

Menurut sekretaris Forum Masyarakat Silo, Formasi, Ahmad Nur Taufik, persoalan tambang emas blok Silo sudah selesai dalam sidang nonlitigasi di Jakarta. Warga meminta Kementerian ESDM segera mencabut lembaran ke-4 SK izin tambang emas blok Silo. Penolakan warga terkait kehadiran Komisi VII DPR RI yang dipimpin Agus Irawan Pasaribu karena khawatir potensi muatan politis. Selain itu, warga juga khawatir kehadiran mereka di Silo justru ditunggangi investor tambang sehingga persoalan yang sudah selesai secara nonlitigasi kemudian berubah. Menurut Ahmad Nur Taufik, jika Komisi VII DPR RI ingin membantu warga, seharusnya mereka mendorong Kementerian ESDM mencabut SK terait tambang emas blok Silo.

Sementara Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, menjelaskan, Polres Jember akan menjadi mediator dan mengamankan kunjungan Komisi VII DPR RI di Desa Pace Kecamatan Silo. Setelah menggelar silaturahmi dengan sejumlah kyai Selasa (5/2/2019) malam, Komisi VII DPR RI bisa bertemu dengan masyarakat. Namun polres meminta pihak yang kontra tidak menghalang-halangi kehadiran Komisi 7 DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja. Sebab, mereka akan melakukan serap aspirasi terkait penolakan tambang emas Silo. Polres jember mengerahkan 1 kompi atau 100 personel polisi untuk mengamankan kunjungan kerja tersebut.

Kusworo menambahkan, setelah melakukan serap aspirasi, anggota Komisi VII DPR RI yang terdiri dari, Agus Irawan Pasaribu, Rofi Munawar, Begi Patricia Patippi, dan Bambang Hariyadi, langsung menandatangani surat pernyataan kesiapan memperjuangkan pencabutan SK Menteri Esdm tentang tambang emas blok Silo. (Hafit)

Comments are closed.