Audiotorial “Dengar Pendapat Menutup Jalan Berlubang”

Rabu lalu Komisi C DPRD Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air. Yang menarik, pada kesempatan itu  PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Yessiana Arifah, mengaku kebingungan mencari data kerusakan jalan. Karena itu, PU Bina Marga sejak pekan lalu melakukan pendataan. Pendataan dilakukan dengan menurunkan tim hingga ke kecamatan. Diungkapkan juga, selama ini perbaikan jalan tidak berbasis data, melainkan berpola top down. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas PU Bina Marga akan segera menyempurnakan Prosedur Operasional Standar.  Selain itu, kata Yessi, dilakukan pula koordinasi dengan instansi di masing-masing wilayah kewenangan.

Di bagian paling awal catatan, pengakuan PLT Kepala Dinas PU Bina Marga tentu patut diapresiasi. Penjelasannya sederhana, mengakui ada masalah dan mengerti serta memahami masalah adalah syarat utama penyelesaian masalah. Muskil masalah terselesaikan jika di sana tidak ada kesadaran dan pemahaman terhadap masalah yang kemudian dikuti dengan identifikasi terhadap masalah itu.

Catatan kedua, niat dan itikad Dinas PU Bina Marga berkoordinasi dengan instansi terkait juga patut diapresiasi. Apalagi kabarnya Komisi C DPRD Jember juga merekomendasikan sekaligus mendorong agar Dinas PU Bina Marga rajin berkoordinasi dengan Satlantas Polres Jember. Sebab, Polantas adalah instansi yang paling tahu tentang data laka lantas. Kata Ketua Komisi C DPRD Jember, Siswono, data dari Satlantas Polres Jember menyebutkan, laka lantas naik hingga 200 persen, sebagian besar adalah kecelakaan tunggal akibat kerusakan jalan.

Begitulah, jauh sebelumnya audiotorial ini menyampaikan tentang pentingnya menurunkan tim survey yang tugasnya mengamati dan mendata kerusakan jalan. Sebab, bisa dipastikan pemeliharaan dan perbaikan jalan dianggarkan setiap tahun. Begitu pula dengan komunikasi dan koordinasi antar instansi di setiap wilayah kewenangan. Bisa jadi jalan yang mengalami kerusakan berada di wilayah dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Bagi organisasi pemerintah dengan segenap daya dukung yang dimilikinya, urusan komunikasi dan koordinasi antar lembaga bukan urusan sulit.

Yang terakhir, tidak ada yang salah dengan pola top down dalam pemeliharaan jalan, sepanjang dipadukan dengan pola buttom up. Sebab, jika hanya berpola top down, keluhan masyarakat menjadi terabaikan. Korban pun berjatuhan.  Seperti yang disampaikan Komisi C DPRD Jember, laka lantas naik hingga 200 persen, sebagian besar gara-gara jalan rusak. Padahal, berlalulintas dengan aman dan nyaman adalah hak warga. (Aga)

 

Comments are closed.