Hilangnya Nama Salah Satu Caleg Partai Hanura Dapil 2, Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi.

Hilangnya nama salah satu caleg partai hanura Dapil 2 dinilai merupakan pelanggaran konstitusi. Demikian disampaikan presidium jaringan demokrasi Indonesia Jawa Timur, jaringan mantan penyelenggara pemilu, Dima Ahyar.

Menurut Dima Ahyar, penyelenggara pemilu terancam terkena sanksi pelanggaran etik, bahkan penyelenggara juga bisa terancam hukuman pidana.

Dima yang juga mantan ketua panwaslu kabupaten Jember ini menjelaskan, menghilangkan hak seseorang  masuk pelanggaran pidana. Tetapi prosesnya bisa meliputi persoalan administrasi dan etik. Karena dalam peristiwa di Dapil 2 ini ada dua hal yang berbeda, yaitu surat suara rusak, dan proses rekapitulasi tetap dilanjutkan oleh KPU.

Menurut Dima, bawaslu seharusnya bisa memilah persoalan, misalnya pelanggaran terkait tata cara, mekanisme dan prosedur masuk pelanggaran administrasi. Jika ditemukan pelanggaran sumpah dan janji penyelenggara untuk melaksanakan proses pemilu, masuk pelanggaran etik. Dan apabila ditemukan unsur kesengajaan penghilangan hak warga negara, maka akan masuk kategori pelanggaran pidana.

Diberitakan sebelumnya meski sudah ditetapkan masuk dalam datar calon tetap, caleg partai hanura nomor urut 5 di Dapil 2 atas nama Ariandri Shifa Laksono tidak tercantum dalam surat suara.  Akibatnya saksi partai hanura, jumadi menyatakan keberatan secara tertulis, dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. (Fian)

Comments are closed.