OJK Jember Ingatkan 409 BKD Segera Ubah Status Jadi Lembaga Keuangan Mikro BUMDes atau BPR

Jember Hari Ini – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mengingatkan maksimal Desember mendatang, 409 Badan Kredit Desa (BKD) harus mengubah status badan hukum menjadi Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Milik Desa atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kebijakan ini merupakan tindaklanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemenuhan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan transformasi Badan Kredit Desa menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Kepala OJK Jember, Azilsyah Noerdin, OJK sudah beberapa kali melakukan sosialiasi kepada Badan Kredit Desa agar segera mengubah status badan hukum. Sebab jika tidak segera mengubah status badan hukum, maka izin usahanya akan dicabut. Otoritas Jasa Keuangan sudah berkoordinasi dengan 5 pemerintah kabupaten wilayah kerja OJK, yakni Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Kabupaten Lumajang. Mereka harus segera mengubah status dari BUMDes atau lembaga keuangan mikro menjadi Badan Perkreditan Rakyat atau koperasi. Berdasarkan peraturan OJK tersebut, Badan Kredit Desa harus melakukan penataan kelembagaan sesuai ketentuan perbankan.

Data Otoritas Jasa Keuangan, Badan Kredit Desa di wilayah kerja OJK Jember sebanyak 409 unit, yakni 208 unit di Kabupaten Jember, 84 unit di Kabupaten Banyuwangi, 70 unit di Kabupaten Situbondo, 35 unit di Kabupaten Bondowoso, dan 12 unit di Kabupaten Lumajang. Hingga saat ini, Badan Kredit Desa tersebut belum menguah stautus badan hukumnya. Menurut  rencana, Badan Kredit Desa di Jember, Banyuwangi, dan Situbondo akan bertransformasi menjadi unit Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Badan Kredit Desa di Lumajang dan Bondowoso akan berubah nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro.

Namun  Azil menambahkan, lembaga jasa keuangan dari program PNPM  yang dikelola hingga tingkat desa-desa bukan wilayah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. (Hafit)

Comments are closed.