Audiotorial “Surat Gubernur untuk Bupati”

Ada kabar Gubernur Jawa Timur sudah menyurati Bupati Jember menindaklanjuti Surat Mendagri tentang Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus. Isinya, ini juga katanya, Gubernur minta Bupati Jember memenuhi rekomendasi Mendagri. Dengan begitu, Bupati Jember harus mencabut puluhan Perbup dan belasan SK Bupati. Selain itu, Bupati Jember juga diminta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri perihal Peringatan penggantian pejabat di jajaran Dispendukcapil.

Sebelumnya, DPRD Jember juga sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dari sana yang di dapat sama, yakni keharusan Bupati Jember menjalankan Rekomendasi Mendagri.

Sekarang persoalan menjadi terang benderang. Yang belum jelas adalah apa kira-kira implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya ketika rekomendasi itu tidak diindahkan. Dalam rekomendasi disebutkan, Bupati Jember harus mencabut sekian Perbup dan sekian SK Bupati. Mencabut, ini kalau boleh mengira-ngira, lebih kurang bermakna Perbup atau SK Bupati tidak bersesuaian dengan peraturan perundangan di atasnya. Karena itu, bisa dibilang cacat secara hukum ketatanegaraan dan tata pemerintahan. Andai benar seperti itu, maka pertanyaan berikutnya adalah tentang keabsahan keputusan yang selama ini dibuat atas dasar Perbup dan SK Bupati yang direkomendasikan dicabut.

Begitulah, perosalan tidak berhenti hanya sampai pada Rekomendasi Mendagri dan Gubernur. Lebih dari itu, harus ada kejelasan dan kepastian  tentang implikasi dan konsekuenasi andai rekomendasi Mendagri dan rekomendasi Gubernur diindahkan atau tidak diindahkan. Urusan pemerintahan bukan urusan main-main. Keabsahan sangat diperlukan. Penjelasannya sangat sederhana, keabsahan itu adalah keharusan dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Keabsahan dan otoritas juga bersinggungan kebijakan dan kepentingan publik luas.

Pejabat berstatus PLT saja dibatasi oleh rambu-rambu yang tidak membolehkannya mengambil keputusan strategis, apalagi pejabat yang keabsahan dan otoritasnya meragukan atau sekurang-kurangnya bisa diperdebatkan.

Sampai di sini makin jelas, masih dibutuhkan penjelasan dan kepastian tentang implikasi dan konsekuensi andai rekomendasi Mendagri dan rekomendasi Gubernur diindahkan atau tidak diindahkan. Jika tidak, maka sama saja membuat persoalan semakin mengambang tanpa penyelesaian. Pelawak menyebutnya “menyelesaikan masalah tanpa solusi”. (Aga)

 

 

Comments are closed.