Audiotorial “Jembatan Semanggi”

Papan anggaran proyek pembangunan jembatan Semanggi. (Foto : Istimewa)

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, mempertanyakan nilai anggaran peningkatan jembatan Semanggi yang mencapai Rp 4,4 milyar. Menurutnya, butuh klarifikasi dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air tentang besaran anggaran dimaksud. Sebab, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) total anggaran untuk perbaikan dan peningkatan 3 jembatan nilainya Rp 5 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto,  sepertinya menginginkan penjelasan yang rasional. Penjelasan yang bisa diterima nalar.  Jika sebagian besar anggaran, yakni Rp 4,4 miliar, disedot untuk jembatan Semanggi, lalu bagiamana dengan perbaikan 2 jembatan yang lain. Jika dipukul rata, dua proyek jembatan yang lain masing-masing kebagian Rp 300 juta. Kalau bukan selisihnya yang sangat njomplang, yang jadi pertanyaan kira-kira perbaikan seperti apa yang bisa dilakukan dengan anggaran Rp 300 juta..?

Begitulah, tidak ada yang aneh dengan keingin tahuan Ketua Komisi C DPRD Jember. Sebab, tugas Wakil Rakyat memang mengawasi.  Pengawasan hampir selalu diawali dengan pikiran-pikiran skeptis. Dari skeptis lalu muncul beberapa pertanyaan. Karena itu, Eksekutif tidak perlu berlebihan menyikapinya. Sepanjang bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, maka persoalanpun selesai.

Pikiran skeptis biasanya juga menggandeng-gandengkan satu hal dengan hal lain untuk ditarik korelasi dan relevansinya. Jembatan Semanggi kalau tidak keliru digarap menjelang akhir tahun. Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah proyek itu bisa rampung tepat waktu..? kalau tidak, bagaimana korelasinya dengan aspek Kepatuhan atas Anggaran Belanja. Apalagi ada selentingan BPK Perwakilan Jawa Timur sudah bersurat. Isinya tentang Kepatuhan Atas Anggaran Belanjar bidang infrastruktur Tahun Aanggaran 2018-2019. Di sana kabarnya ada ketidak sesuaian volume proyek sehingga muncul kelebihan pembayaran dan yang oleh karena itu harus dikembalikan ke Kas Daerah.

Hingga di sini makin jelas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keinginan tahuan Wakil Rakyat. Tugas mereka memang mengawasi agar setiap sen uang Negara bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Cukuplah Eksekutif menjawabnya dengan jawaban yang bisa diterima nalar. Kecuali di sana ada yang meragukan, maka Wakil Rakyat pasti akan menindak lanjutinya. Sebab, yang punya janji politik bukan hanya Bupati. Wakil rakyat juga punya janji. Janji mereka mungkin bukan 22. Tetapi setidaknya mereka berjanji menjalankan fungsi yang diamanatkan Undang-undang sebaik-baiknya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Aga)

 

Comments are closed.