Audiotorial “Menengok Nasib Penerima Bantuan Iuran BPJS”

Pemkab Jember kabarnya belum membayar Iuran BPJS untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Nilainya mencapai Rp 47 Miliar. Pimpinan BPJS Jember, Antokalina Sari Verdiana, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan tagihan. Tetapi sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut. Antokalina menambahkan, kendati belum terbayar peserta penerima bantuan iuran masih bisa berobat menggunakan BPJS setidaknya hingga September 2020, sesuai kontrak kerjasama yang disepakati pada akhir 2019.

Sulit membayangkan Pemkab Jember punya niatan ngemplang iuran BPJS bagi peserta penerima bantuan iuran. Penerima Bantuan Iuran BPJS bisa dipastikan adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Karena itu, Pemkab Jember pasti akan sangat memperhatikannya. Jika Pemkab belum membayar bisa jadi itu lebih dikarenakan persoalan teknis administratif. Apalagi, karena pandemik corona, Pemkab harus merealokasi dan mererefocusing anggaran.

Juga sulit membayangkan Pemkab Jember tidak memperpanjang kontrak kerjasama dengan BPJS. Sekali lagi, karena peserta PBI bisa dipastikan warga kurang mampu yang dalam situasi pandemik corona tentu semakin mengurangi kesanggupan mereka membayar iuran BPJS.

Begitulah, maka harapannya adalah tertunggaknya iuran BPJS bagi peserta penerima bantuan iuran lebih dikarenakan persoalan teknis administratif, menyusul realokasi dan refocusing anggaran yang harus dilakukan demi menyikapi pandemik corona. Sementara hukum tertinggi yang melandasi realokasi dan refocusing anggaran itu adalah keselamatan rakyat. Keselamatan di bidang kesehatan dan sosial-ekonomi.  DPRD tentunya juga tidak tinggal diam. Para Wakil Rakyat pasti memahami kesulitan yang dialami rakyat. Terutama warga kurang mampu. Jika problemnya terletak pada komunikasi politik, seyogyanya jalan menuju komunikasi yang lebih intens segera diretas. Apalagi, kabarnya Gubernur Jawa Timur juga sudah mengevaluasi anggaran Kabupaten Jember. Salah satu butir evaluasi itu adalah agar Pemkab membahas APBD 2020 bersama DPRD. (Aga)

 

 

Comments are closed.