Bupati jadi faktor penghambat pengesahan Perda APBD

Setelah melakukan pemeriksaan selama 2 hari, Inspektorat Pemprov Jatim menyimpulkan, lambannya pengesahan Perda APBD di Jember, karena dihambat Bupati.

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Helmi Perdana Putra, usai melakukan pemeriksaan tim anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD di Kantor Bakorwil 5 Jember, Kamis siang.

Helmi menjelaskan, selama 2 hari pemeriksaan, Pemkab Jember sudah melakukan upaya untuk memperbaiki Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SOTK, namun sayangnya Perda APBD berakhir deadlock.

sebab tim anggaran pemerintah daerah tidak berani mengambil keputusan, terkait jaminan pemberian hak budgeting DPRD, jika nantinya Perda APBD dibahas.

Helmi menyayangkan, tim anggaran pemerintah daerah yang diberikan mandat oleh Bupati untuk menjalani pemeriksaan, tidak berani membuat keputusan, karena takut kepada Bupati.

Helmi menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada Kemendagri. Bahkan Kemendagri tidak perlu turun untuk menentukan sanksi kepada Bupati, laporan dari Inspektorat Pemprov Jatim sudah cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati. Menurut Helmi apa yang dilakukan Bupati Jember adalah pelanggaran berat.

Namun sanksi apa yang akan dijatuhatukan kepada bupati, diserahkan kembali kepada Mendagri. Sesuai aturan ada beberapa tingkatan pelanggaran mulai teguran tertulis, disekolahkan, atau dilakukan pembinaan oleh Kemendagri langsung, hingga diberhentikan.

Helmi menambahkan, terkait persoalan Perda APBD, hanya Kabupaten Jember yang hingga saat ini belum memiliki APBD.

Bahkan persoalan keterlambatan penetapan APBD, selalu terjadi selama 4 tahun berturut-turut, sehingga dimungkinkan ditarik ke ranah pidana.

Comments are closed.