Audiotorial “Sense of Crisis”

Presiden Joko Widodo marah besar kepada para menteri dan pejabat presiden minta ada kesamaan pandangan dalam melihat situasi. Kesamaan pandangan itu bisa dibangun hanya dengan sense of crisis. Peka dalam situasi krisis.  Menurut Presiden masih banyak pejabat yang menganggap situasi yang sekarang sedang berlangsung sebagai situasi normal. Karena itu disikapi dengan cara yang biasa-biasa. Padahal, situasinya luar biasa, yang oleh karena itu butuh penanganan yang luar biasa pula. Presiden lantas menunjuk pada prakiraan lembaga keuangan intenasional yang menyebut dunia mengalami kontraksi ekonomi hingga pertumbuhannya akan berada di bawah nol. Situasi ini tidak bisa disikapi dengan cara-cara biasa. Jika perlu, demi 260 juta jiwa penduduk Indonesia, semua tindakan yang memungkinkan harus dilakukan. Kebijakan yang menstimulasi pergerakan ekonomi harus dilakukan dengan cepat. Lebih-lebih bansos, harus segera dieksekusi. Eksekusinya harus tepat sasaran dan tepat jumlah.

Begitulah, penentu kebijakan memang harus memiliki sense of crisis. Tanpa sense of crisis persoalan tidak bakal terselesaikan. Bisa jadi persoalan malah berakumulasi, berlipat berkelindan. Kalau sudah begitu makin susah mengurainya. Sulit dicari dari mana penyelesaian masalah harus dimulai.

Maka, wajar jika DPRD Jember menanggap serius laporan masyarakat tentang BLT Dana Desa yang katanya disunat. Sebab, situasinya luar biasa. Situasinya darurat gegara wabah covid 19. Hampir semua sektor  ekonomi terpukul bahkan lumpuh. Ujung-ujungnya kesanggupan ekonomi masyarakat mengalami kemerosotan. Yang tadinya berada di garis kemiskinan melorot di bawa garis kemiskinan. Pemerintah menyikapinya dengan sejumlah kebijakan yang arahnya memberikan insentif mulai dari bansos hingga relaksasi pajak. Ironisnya, dalam situasi seperti itu masih ada yang mencoba memotong dan memungut bantuan untuk warga tidak mampu.

Jadi, sekali lagi, adalah wajar jika DPRD Jember menanggapi serius laporan masyarakat. Malah kata Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pihaknya akan mendorong dan memberikan dukungan moral terhadap Aparat Penegak Hukum untuk menanganinya. Lebih-lebih persoalannya menyangkut warga miskin. Tetapi tentu saja laporan itu harus dibuktikan lebih dahulu kebenarannya. (Aga)

 

Comments are closed.