DPC PDI Perjuangan Jember Menilai HMP DPRD Sudah Sesuai Aturan dan Prosedur

Jember Hari Ini – DPC PDI Perjuangan Jember menilai apa yang dilakukan DPRD Jember dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sudah sesuai aturan dan prosedur.

Ketua DPC PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan, persoalan di Pemkab Jember sudah menumpuk sekian tahun membuat PDI Perjuangan justru menjadi inisiator Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember. Persoalan utama yang terjadi di Jember, kata Arif Wibowo, subtansinya sama dengan materi yang diajukan oleh DPRD. Mulai dari persoalan susunan organisasi dan tata kerja, teguran Kemendagri, teguran Komisi Aparatur Sipil Negara, mutasi jabatan, hilangnya formasi CPNS, dan banyaknya kasus korupsi di Jember.

Arif menegaskan, jika Bupati Faida mau bersikap, seharusnya sejak DPRD Jember menggulirkan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Namun yang terjadi Bupati Faida justru menyepelekan lembaga DPRD. Sesuai aturan, pemerintahan di Kabupaten Jember terdiri dari eksekutif Pemkab Jember dan legislatif DPRD Jember, maka tidak bisa Jember hanya bermuara pada Bupati.

Sebagai partai pengusung Bupati saat pilkada lalu, PDI Perjuangan justru menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari langkah konkrit melihat kondisi Kabupaten Jember saat ini. (Fian)

Comments are closed.