Audiotorial “Lagi-lagi tentang Penertiban APK”

Audiotorial sebelumnya  menyampaikan bahwa “high call” atau panggilan tertinggi desakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) adalah “ketertiban”. Pemilu adalah instrument demokrasi. Demokrasi menghendaki ketertiban yang dengannya demokrasi melembaga. Demokrasi tidak dipraktekkan sekadar sebagai sebuah prosedur, melainkan sebuah nilai yang melekat dan menjadi pedoman perilaku politik keseharian. Ketertiban hanya bisa diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan main. Tidak ada demokrasi tanpa ketertiban. Tidak ada ketertiban tanpa aturan main dan kepatuhan terhadapnya. Begitu kira-kira alur logika berpikirnya.

Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di saat pendemi. Ada yang khawatir partisipasi akan tidak mencapai  target. KPU menargetkan partisipasi warga dalam pemilu mencapai 77,5 persen. Target itu dianggap ambisius ketika warga berada dalam situasi kebatinan yang mengarah pada kecemasan. Suasana kebatinan yang bisa saja membuat warga enggan datang ke TPS lantaran takut terpapar virus corona. Andai tidak kahwatir terpapar, pemilih bisa juga enggan datang ke TPS karena berpikir akan dihadapkan pada protokol  kesehatan yang lebih ribet. Tidak sekadar cuci tangan.

Maka, selain diyakinkan bahwa pemilukada dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, warga juga mesti diyakinkan bahwa kendati dalam situasi pandemi kualitas pilkada tetap terjaga. Pandemi harus diakui menyulitkan kontrol on the spot. Pandemi juga menyulitkan sosialisasi tatap muka yang lebih masif. Pendek kata, persoalan penting yang harus mendapat perhatian serius adalah soal partisipasi, legitimasi pemilu serta pemilu berkualitas dan sehat. (Aga)

 

 

Comments are closed.