Mungkin PLT Bupati Jember, Muqit Arif, tidak membayangkan bakal dihadapkan pada agenda yang bukan saja padat tetapi cenderung penting, bahkan sensitif. Sejak mendapat kepercayaan sebagai PLT Bupati, sejumlah agenda menghadang dan harus ditindaklanjuti. Ada persoalan APBD, ada persoalan SOTK, ada persoalan sanksi terhadap sejumlah pejabat yang direkomendasi Komisi ASN, dan yang teranyar ada unjuk rasa GTT-PTT. Persoalan yang dihadapi PLT Bupati Jember, harus diakui, bukan ihwal remeh temeh. Politik, tata kelola pemerintahan, kebirokrasian, hubungan antar lembaga, semua itu adalah isu penting dan sensitif. Itu pula kira-kira sebabnya PLT Bupati Jember akhirnya mengungkapkan, “banyak agenda penting yang harus mendapat perhatian sehingga rekomendasi Komisi ASN tentang sanksi terhadap beberapa pejabat harus segera ditindaklanjuti”.
APBD misalnya, adalah persoalan penting. APBD menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. APBD atau belanja pemerintah masih dianggap sebagai salah satu interumen pengungkit pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi masyarakat dan investasi. Maka, tak heran kalau PLT Bupati Jember menyeriusinya. Itu pula kira-kira sebabnya PLT Bupati Jember getol mencairkan komunikasi dengan DPRD dan aktif berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri.
Diwaktu yang hampir sama, PLT Bupati Jember juga harus menindaklanjuti penataan ulang SOTK dengan mereposisi ratusan ASN pada jabatan di nomenklatur semula. Pasti ini bukan urusan gampang. Nyatanya, ada kabar kebijakan itu direaksi.
Akhirnya, tergambar betapa berat persoalan yang dihadapi PLT Bupati Muqit Arif. Baik dalam jenis maupun bobot persoalan. Beratnya makin terasa karena persoalan yang, mau tidak mau dan suka tidak suka, harus disikapi dan ditindaklanjuti itu selain membutuhkan ketegasan dan keberanian sekaligus kehati-hatian. (Aga)
