AJI Jember Desak Kepala Daerah Perbaiki Keterbukaan Informasi Publik

Jember Hari Ini – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember mendesak kepala daerah terpilih menghasilkan pemerintahan yang transparan.

Menurut Ketua AJI Jember, Ira Rachmawati, keterbukaan informasi publik adalah unsur penting dalam kehidupan berdemokrasi dan menjadi kewajiban pemerintah daerah karena partisipasi masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah daerah sangat penting. AJI mendesak Bupati terpilih melaksanakan perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ira menjelaskan, Pemkab Jember selama ini belum melaksanakan perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik padahal undang-undang tersebut sudah lama dijalankan di Indonesia. Mulai tahun 2018 lalu, Pemkab Jember selama ini menduduki peringkat terbawah se jawa timur terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini menunjukkan betapa tertutupnya akses informasi dari Pemkab Jember kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik di Jember kian memburuk ketika tahun 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan penilaian karena Pemkab Jember tidak mengembalikan self assement quisionare yang diberikan kepada Pemkab. Menurut Ira, pemerintah yang tidak melakukan keterbukaan informasi publik sangat rawan melakukan korupsi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana realisasi anggaran. Karena itu, prioritas utama yang harus dilakukan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah melaksanakan perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ira menambahkan, selain Pemkab Jember, pihaknya juga meminta kabupaten-kota di wilayah tapal kuda untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab AJI Jember membawahi wilayah tapal kuda yakni Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. (Fian)

Comments are closed.