Pemprov dan Kemendagri akan Sanksi Pihak yang Menghambat Penetapan APBD 2021

Jember Hari Ini – Jika hingga 31 Desember mendatang APBD 2021 belum ditetapkan, kemungkinan besar Pemprov Jatim dan Kementerian Dalam Negeri kembali menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dinilai bersalah menghambat penetapan APBD. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rochman.

Menurut Hermanto, kasus keterlambatan penetapan APBD Jember berulangkali terjadi. Bahkan tahun 2020  ini, Jember tidak memiliki Perda APBD sehingga harus memakai dasar Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jika kasus kendala penetapan APBD terulang kembali, Pemprov dan Kemendagri akan memfasilitasi proses mediasi antara eksekutif dan legislatif. Jika belum ada titik temu, maka pihak yang dinilai bersalah menghambat APBD akan dijatuhi sanksi, dimana seluruh hak keuangan bupati selama 6 bulan tidak diberikan.

Lebih jauh Hermanto menjelaskan, seharusnya penyelesaian APBD 2021 merupakan tanggung jawab Bupati kepada masyarakat Jember di akhir masa jabatannya. Jika APBD 2021 tidak kunjung ditetapkan, akan menjadi beban bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. (Fian)

Comments are closed.