Pemprov Menilai Keputusan Mutasi 13 Pejabat Pemkab Jember Ilegal

Jember Hari Ini – Polemik birokrasi Jember kian memanas pasca terbitnya SK mutasi 13 Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai keputusan tersebut ilegal dan menyalahi aturan.

Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Otoda Pemprov Jatim, Jempin Marbun, saat dikonfirmasi menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember, Faida, tersebut tidak sah atau ilegal sebab dinilai cacat hukum dan cacat prosedur. Dalam proses mutasi pejabat, lanjut Jempin, khususnya jabatan Sekretaris Daerah harus mendapatkan izin Kemendagri dan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, secara aturan menonjobkan pejabat definitif tidak bisa langsung mengeluarkan SK. Sesuai aturan kata Jempin, jika Bupati ingin mengganti pejabat definitif harus ada dasar pelanggaran aturan, serta ada mekanisme yang panjang. Jika Bupati masih mengangkat Plt di beberapa Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangannya terbatas terutama berikaitan dengan penganggaran.

Jempin menambahkan, Pemprov Jatim masih menunggu laporan resmi dan membatalkan proses mutasi tersebut. Selain itu, mutasi tersebut juga melanggar Undang-Undang Pilkada karena sudah jelas selama 6 bulan masa jabatan tidak boleh melakukan mutasi. (Fian)

Comments are closed.