Komisioner Bawaslu dan KPU Mengaku Sudah Jalankan Proses Pemilu Sesuai Aturan

Jember Hari Ini – Seluruh Komisioner Bawaslu dan seorang Komisioner KPU berinisial AS menolak seluruh alasan yang disampaikan Heru Prationo dan Fathor Rozi terkait verifikasi  calon perseorangan. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Jember, Imam Thobrony Pusaka, dalam sidang majelis etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Imam Thobroni Pusaka, Bawaslu Kabupaten Jember bersungguh-sungguh melakukan pemantauan pada setiap tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, termasuk saat penyerahan syarat dukungan. Bawaslu juga sudah memastikan petugas pengecekan data dari KPU Kabupaten Jember benar-benar melakukan pengecekan berkas dukungan. Pengecekan berkas dukungan termasuk dukungan formulir B1-KWK, apakah benar ada fotokopi KTP elektronik dan tanda tangan, memastikan jumlah sebaran dukungan telah memenuhi batas minimal, dan batas minimal jumlah pendukung serta verifikasi administrasi dan dokumen dukungan bakal paslon perseorangan. Pihaknya juga memastikan tim verifikator melakukan verifikasi administrasi sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan keputusan KPU nomor 82 tahun 2020. Demikian juga status laporan atas nama Fathor Rozi,  Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan penanganan pelanggaran atas laporan tersebut dengan nomor register 05 tahun 2020. Diawali dengan  menerima laporan dari  Fathor Rozi. Kemudian melakukan penelitian dan pengecekan syarat formil dan materil laporan, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi yang diajukan pelapor, KPU Kabupaten Jember serta Disdukcapil Kabupaten Jember. Setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Jember juga menyusun kajian, dilanjutkan dengan rapat pleno pembahasan hasil kajian laporan,  bukti-bukti sampai keterangan hasil klarifikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Sedangkan kuasa hukum pelapor, Muhammad Husni Thamrin, saat dikonfirmasi masih menunggu putusan majelis hakim etik penyelenggara pemilu. Sebab antara pengadu dan teradu sama-sama memiliki pendapat masing-masing.

Sementara  ketua majelis hakim, profesor doktor Muhammad, menjelaskan, sidang majelis etik penyelenggara pemilu sudah selesai. Fakta-fakta yang tergali dalam persidangan majelis  etik tersebut akan dibawa ke rapat pleno DKPP. Paling lambat dalam sepekan putusan DKPP keluar.

Diberitakan sebelumnya, tim sukses calon perseorangan dalam pilkada lalu melapor ke DKPP. (Hafid)

Comments are closed.