Audiotorial Subscribe to Audiotorial

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, mengusulkan agar  PLT Bupati menghentikan untuk sementara bansos Covid 19. Bawaslu khawatir bantuan itu dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Ketua Bawaslu Jember, Thoborony Pusaka, mengatakan usulan… Read more »

Aparatur Sipil Negara sebutan lainnya adalah birokrat. Sebagaimana ideal birokrasi, ASN terikat seperangkat aturan dan etika yang mengharuskannya apolitis. Birokrasi adalah organisasi yang antara lain dicirikan strukturnya hirarkis, menghendaki kompetensi,… Read more »

Ada lampu hijau dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur dikabarkan menyilakan Pemkab Jember memulai proses pembahasan APBD 2021 bersama DPRD tanpa menunggu rampungnya penataan ulang SOTK. PLT Bupati… Read more »

Pandemi Covid 19 adalah bencana kesehatan yang jika penanganannya semborono akibatnya akan makin parah. Hampir semua sektor digerogotinya. Pemerintah kemudian membijaksanainya. Bidang kesehatan dan ekonomi diprioritaskan. Penularan bisa dicegah lewat… Read more »

PLT Bupati Jember, Muqit Arif, berjanji bakal menindaklanjuti surat Pemerintah Provinsi berkenaan dengan sanksi terhadap Kepala Bappeda. Kendati demikian, jika benar-benar turun surat itu akan dikaji lebih dahulu. Begitulah, sikap… Read more »

Ihwal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Jember kabarnya sedang dalam proses konsultasi dengan kemendagri.  Malah menurut PLT Bupati Jember, Muqit Arif, tim Pemkab sudah merumuskan dan menyusun langkah…. Read more »

Plt Bupati Jember, Muqit Arif, dikabarkan menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri yang tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Khusus. Dengan begitu, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) akan dikembalikan sesuai peraturan perundangan. Konsekuensinya, ASN… Read more »

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) belum bisa menjelaskan katagori program Satu Desa Satu Dosen (SDSD). Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Jember Kepala Dispemasdes belum bisa memberikan jawaban… Read more »

Audiotorial sebelumnya  menyampaikan bahwa “high call” atau panggilan tertinggi desakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) adalah “ketertiban”. Pemilu adalah instrument demokrasi. Demokrasi menghendaki ketertiban yang dengannya demokrasi melembaga. Demokrasi tidak… Read more »

Ada permintaan dari Forum Silaturahmi Santri (Forsis Jember) agar Bawaslu memperluas penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang bertebaran di kawasan segitiga emas. Forsis juga minta Bawaslu menertibkan APK yang dipasang… Read more »