List/Grid

Hukum & Kriminal Subscribe to Hukum & Kriminal

Bantu Aborsi, Dituntut Sembilan Bulan Penjara

Mantan bidan asal Kecamatan Balung, Vike Septaninda, dan mahasiswi bernama Novia Dwi, yang diduga melakukan aborsi bayi, hari ini kembali disidangkan. Jaksa Penuntut Umum, Adek Sri Sumarsih, menuntut terdakwa Vike… Read more »

Penetapan Majelis Hakim Class Action 29 Anggota DPRD

Pengadilan Negeri Jember menetapkan majelis hakim perdata untuk menyidangkan kasus gugatan class action yang dilayangkan enam LSM kepada 29 anggota DPRD Jember.

Majelis hakim perdata itu akan dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, Adi Hernowo Yulianto, dengan dua anggotanya Sianturi dan Hendral.

Pendukung MZA Djalal Nekad Bakar Diri

Polisi kembali kecolongan saat berlangsung aksi unjukrasa pendukung MZA Djalal di gedung DPRD Jember. Setelah aksi pelemparan asbak dan perusakan meja hari Kamis pekan lalu, Senin siang salah seorang pengunjukrasa… Read more »

Tidak Ada Penyimpangan Program Bappemas

Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat (PPM) Bapemas, Mukaer Jauhari, meminta Yayasan Abdi Masyarakat melihat dokumentasi program Bapemas yang diduga terjadi penyimpangan.

700 Personel Amankan Unjukrasa Pendukung MZA Djalal

Polres Jember siapkan 700 personel untuk mengantisipasi unjukrasa yang dilakukan pendukung bupati non aktif, MZA Djalal.

Kasus Tukarguling Tanah Bulog Kembali Disidang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyidangkan terdakwa kasus dugaan korupsi mark-up tukar guling tanah Bulog, Muharto dan rekanan M. Ghozi.

Tanggungan CV. Indotek Multi Dipastikan Akan Bertambah

Apabila Direktur CV. Indotek Multi, Mahfudi Husodo, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tanggungannya kepada PUSLIT Kopi dan Kakao Jember dipastikan akan terus bertambah.

Kajari se-Eks Karesidenan Besuki Dikumpulkan di Jember

Untuk mencegah kasus pertukaran narapidana, Kejati kumpulkan seluruh Kajari di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

Belum Diaudit BPK, Penanganan Korupsi Macet

Penanganan kasus dugaan korupsi sewa pesawat terbang dan program rehab rumah tidak layak huni terkendala hasil audit BPK.