List/Grid

Politik & Pemerintahan Subscribe to Politik & Pemerintahan

Keamanan Desa Paseban Terganggu Isu Tambang Pasir Besi

Setelah diterpa isu tambang pasir besi, situasi keamanan di Desa Paseban Kencong, semakin tidak mengenakkan Warga. Hal itu disampaikan Ketua ISM Mina Bahari, Mohammad Soleh, menyusul rencana tambang pasir besi, dengan iming-iming add 200 juta rupiha per bulan.

Denda Pengurusan Akte Kelahiran Maksimal 42 Ribu

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dispenduk Capil, minta Masyarakat tidak resah soal denda akte kelahiran. Sesuai peraturan Bupati, denda akte kelahiran, paling mahal 42 ribu rupiah.

Pembangunan Jembatan Penyebrangan Salahi Aturan

Ketua Komisi C DPRD Jember, Mohammad Asir mengaku kecewa dengan pernyataan PJ Kepala Humas Pemkab Jember, Sandi Suwardi Hasan, tentang pembangunan jembatan penyeberangan orang di Jalan Sultan Agung.

Managemen Pabrik Semen-Puger Akan Dipanggil

Komisi B DPRD Jember, berencana memanggil Managemen Pabrik Semen-Puger, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dispenda.

Komisi C Akan Panggil Sejumlah Kepala Dinas

Komisi C DPRD Jember berencana memanggil Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PU Ciptakarya dan sejumlah instansi, untuk menanyakan pembangunan Baliho di sekitar Jompo Shoping Center.

Untuk Meminimalisasi Kasus Korupsi, Kejaksaan Berikan Pembekalan Hukum di Kantor Kementrian Agama

Untuk meminimalisasi Kasus Penyimpangan Anggaran, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Wilhelmus Lingitubun, hari ini, memberikan penerangan Hukum di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember.

Sidang Kasus Pembabatan Pohon dan Perusakan Lahan Milik PT Hansfarm, Memasuki Tahapan Penyampaian Eksepsi

Kasus pembabatan pohon Perusakan lahan milik PT Hansfarm, dengan terdakwa M-N dan kawan-kawan, memasuki tahapan penyampaian Eksepsi atau nota keberatan Jaksa Penuntut Umum.

Pemkab Minta Penarikan PBB Diserahkan Ke Pemkab Jember

Pemkab Jember akhirnya melayangkan surat Kepada Menteri Keuangan, meminta agar tahun ini urusan Pajak Bumi dan bangunan diserahkan ke Pemkab.

Ayub Siap Terima Keluhan Masyarakat

Anggota badan kehormatan DPRD Jember, Ayub Junaidy siap menerima laporan Keluhan Masyarakat, terakit aksi boikot 6 Anggota Komisi A DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat, Selasa kemarin.

PAW Fraksi PKNU Berlaku Jika Tidak Bayar Kontribusi

Pergantian antar waktu, pa-w Fraksi PKNU DPRD Jember hanya berlaku bagi Anggota DPRD Jember, yang tidak membayar Kontribusi kepada Partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPP.

Menurut Ketua Fraksi PKNU DPRD Jember, Marduan, sesuai surat edaran tertanggal 27 Desember 2011, setiap Anggota Fraksi PKNU di DPRD Kabupaten atau Kota, harus membayar Kontribusi sebesar 500.000 Rupiah per Bulan. Kontribusi tersebut harus dirapel selama 30 Bulan hingga Juni 2014 mendatang.