List/Grid

Politik & Pemerintahan Subscribe to Politik & Pemerintahan

Ormas Islam Terpancing Molornya Pembahasan RAPBD

Molornya pembahasan RAPBD memancing reaksi keras dari kalangan Ormas islam. Salah satunya Pengurus Daerah Muhammadiyah Jember. Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Jember, Dima Ahyar, molornya pembahasan RAPBD menyebabkan situasi di Jember… Read more »

BK DPRD Tentukan Satu Tim Ahli Lagi

Badan Kehormatan DPRD Jember hari ini kembali menggelar rapat untuk menentukan satu tim ahli untuk menyelesaikan kemelut di tubuh DPRD Jember dan mempercepat pembahasan RAPBD 2011. Menurut Wakil Ketua Badan… Read more »

SOKSI Ancam Duduki Gedung Dewan

Elemen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kamis siang mengeluarkan pernyataan sikap. Tampaknya Agus Sakera dari elemen SOKSI gerah dengan munculnya gerakan pro dan kontra penunjukan Penjabat Bupati Jember, Tedy… Read more »

BK Berupaya Keras Tuntaskan Kemelut DPRD

Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember tengah berupaya menuntaskan kemelut internal DPRD Jember dengan menghadirkan tim ahli.

Petani Gumukmas Surati Pemkab

Sejumlah petani di sekitar lokasi klep Getem, Kecamatan Gumukmas, menulis surat kepada Pemkab Jember.

Pendukung MZA Djalal Akan Gelar Unjukrasa

Setelah sempat beberapa hari mereda, situasi politik Kabupaten Jember kembali memanas. Sebab ancaman unjuk rasa besar-besaran terus bermunculan.

Surat Pertimbangan Cukup Lewat BANMUS

Surat pertimbangan DPRD Jember terkait penunjukan penjabat bupati Jember cukup melalui rapat BANMUS.

Kegiatan Badan Kehormatan DPRD Terancam Lumpuh

Kegiatan Badan Kehormatan DPRD Jember terancam lumpuh setelah pimpinan DPRD Jember mendisposisi dua pengaduan yang dilayangkan 29 anggota dewan pendukung bupati non aktif MZA Djalal dan pengaduan Forum Komunikasi LSM.

BK DPRD Jember Gagal Ambil Keputusan

Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember Rabu siang gagal mengambil keputusan terkait dua pengaduan yang dilayangkan ke BK beberapa waktu lalu.

Madini Faruk Menilai Petisi Jember 2010 Ilegal

Mantan Ketua DPRD Jember, Madini Faruk, menilai Petisi Jember 2010 yang dikirimkan oleh 29 anggota DPRD Jember kepada gubernur Jawa Timur ilegal.