List/Grid

Politik & Pemerintahan Subscribe to Politik & Pemerintahan

Sidang Kasus Pembabatan Pohon dan Perusakan Lahan Milik PT Hansfarm, Memasuki Tahapan Penyampaian Eksepsi

Kasus pembabatan pohon Perusakan lahan milik PT Hansfarm, dengan terdakwa M-N dan kawan-kawan, memasuki tahapan penyampaian Eksepsi atau nota keberatan Jaksa Penuntut Umum.

Pemkab Minta Penarikan PBB Diserahkan Ke Pemkab Jember

Pemkab Jember akhirnya melayangkan surat Kepada Menteri Keuangan, meminta agar tahun ini urusan Pajak Bumi dan bangunan diserahkan ke Pemkab.

Ayub Siap Terima Keluhan Masyarakat

Anggota badan kehormatan DPRD Jember, Ayub Junaidy siap menerima laporan Keluhan Masyarakat, terakit aksi boikot 6 Anggota Komisi A DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat, Selasa kemarin.

PAW Fraksi PKNU Berlaku Jika Tidak Bayar Kontribusi

Pergantian antar waktu, pa-w Fraksi PKNU DPRD Jember hanya berlaku bagi Anggota DPRD Jember, yang tidak membayar Kontribusi kepada Partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPP.

Menurut Ketua Fraksi PKNU DPRD Jember, Marduan, sesuai surat edaran tertanggal 27 Desember 2011, setiap Anggota Fraksi PKNU di DPRD Kabupaten atau Kota, harus membayar Kontribusi sebesar 500.000 Rupiah per Bulan. Kontribusi tersebut harus dirapel selama 30 Bulan hingga Juni 2014 mendatang.

Mutasi Pejabat Banyak Yang Menyimpang Dari SOTK

Rapat dengar pendapat tentang mutasi pejabat Pemkab Jember menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat, karena hanya dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, dan anggota Komisi A DPRD, Abdul Halim.

Wakil Ketua DPR Menduga Ada Permainan Oknum Banggar dan Burt Dalam Proyeknya

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai ruang rapat badan anggaran (banggar) senilai Rp 20 Miliar tidak bisa begitu saja direnovasi tanpa keterlibatan banggar sendiri dan badan urusan Rumah Tangga (burt) DPR. Ia menduga ada permainan Oknum Banggar dan Burt dalam proyek ini.
“saya mencurigai dan ingin menelusuri lebih lanjut jangan-jangan karena kesibukan Ketua Burt sehingga usulan dari Burt tidak terbaca karena menumpuk. sehingga banyak sisipan yang kemudian Ketua Burt tidak tahu,”tutur Pramono.
Hal ini disampaikan Pramono Anung Kepada Wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16,1,2012).

Pramono menilai sebuah proyek sebesar Rp 20 Miliar tak bisa dijalankan langsung oleh Setjen DPRtanpa lebih dulu disepakati di Banggar dan Burt DPR.
“Saya mencurigai tidak mungkin ini muncul tanpa ada kesepakatan di Burt sampai dijalankan bahkan ketua Burt-nya tidak tahu. namanya kesekjenan hanya Operator. Sehingga mungkin ada tangan-tangan yang harus dicari dan akan kita bicarakan di Rapim (Rapat Pimpinan-Red),” ungkap politikus PDIperjuangan ini.

Bahkan Burt dan Banggar DPRselama ini menjadi kunci dalam pengesahan anggaran renovasi di DPR. “kebijakan kan datang dari Burt dan Anggarannya disusun di Banggar. kesekjenan hanya menjalankan, sehingga kalau adaKerjasama Kongkalikong bisa terjadi di teman-teman Burt dan di Banggar karena memang tidak mungkin anggarannya tidak diadakan di banggar, bagaimana pun Rp 20 Miliar bukan angka yang kecil,” Paparnya.
“sehingga kalau itu Oknum ya itu harus bertanggung jawab. kita akan mencarinya dan itu tidak sulit,” tandasnya.

Wakil ketua DPR Pramono Aanung Memahami Protes Keras Rakyat

Wakil ketua DPR Pramono Aanung memahami protes keras rakyat, terhadap proyek ruang rapat badan anggaran DPR, senilai 20 Miliar Rupiah. menurut Pram, tugas DPRbukan merenovasi ruang rapat.

Karena itu, kata Pramono, badan urusan rumah tangga (BURT) dan banggar dpr perlu melakukan evaluasi mendasar.

Konflik Tanah Di Kabupaten Jember Masih Menyisakan Polemik

Konflik tanah di Kabupaten Jember selalu diselesaikan ditataran Legislatif dan Eeksekutif, namun di masyarakat selalu masih menyisakan polemik, terutama terkait implementasi.

Menurut ketua komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, selalu terjadi tarik ulur antara Eksekutif,Legislatif, dan kelompok masyarakat.

Eksepsi Kasus Dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan

Eksepsi kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Dinas Pendidikan, dengan terdakwa 6 staf  Dinas Pendidikan, dan 3 rekanan, kandas dalam putusan sela, yang dibacakan hari ini.

Menurut Kepala seksi intel kejaksaan Nnegeri Jember, Sigit Prabowo, eksepsi ditolak oleh ketua Majelis Hakim pengadilan tipikor, girsang, karena eksepsi dinilai sudah masuk pokok perkara.

Konflik Internal PD Terus Berlanjut

Konflik internal Partai Demokrat (PD) terus berlanjut. Hari ini 18 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat menggelar aksi cap jempol darah di Kantor DPC Partai Demokrat, Jember.