Sosial Budaya Subscribe to Sosial Budaya

Menyusul perbedaan jumlah anggaran antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappekab) Jember, Komisi A DPRD Jember hari ini mengagendakan rapat dengar pendapat.

Sepinya penghargaan adipura hingga enam tahun terakhir menyebabkan Komisi D DPRD Jember memandang perlu menambahkan anggaran 1 milyar rupiah untuk Kantor Lingkungan Hidup.

Menyusul kasus warga di Kecamatan Kalisat yang tertabrak kereta api Probowangi, PT. Kereta Api (KAI) DAOPS 9 Jember hari ini akan berkoordinasi dengan Kapolsek Kalisat.

Hari ini batas akhir pembenahan layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Apalagi dari hasil Sidak Badan Kepegawaian Daerah ternyata kinerja PNS di lingkungan Dispenduk Capil sangat buruk.

Meski Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) membantah adanya pungutan liar (Pungli), namun hasil survey layanan publik justru menegaskan terjadinya Pungli.

Layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) terus dipersoalkan. Salah satunya tentang ketidakjelasan biaya administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan.

Setelah disorot karena tidak memberikan layanan yang memuaskan, sejumlah warga kini justru meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) dirombak total.

13 warga miskin yang masuk dalam daftar Jamkesda saat ini sudah masuk dalam Jamkesmas.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, mendeadline Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) hari Selasa, 1 Maret besok, untuk merampungkan seluruh layanan administrasi kependudukan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Miati Alfin, sangat menyayangkan tidak semua PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) bekerja ketika kebutuhan layanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan.