Mereka menuntut DPRD Jember segera menggelar rapat paripurna dan mendesak gubernur Jawa Timur mencabut SK penonaktifan MZA Djalal. Perwakilan warga, Haji Sayadi, mengaku lega karena pimpinan DPRD Jember akhirnya menerima aspirasi mereka. Apalagi mereka sudah tiga kali berdemo tetapi tidak ditemui pimpinan DPRD Jember.
Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, pimpinan DPRD Jember akan mengawal dan melayangkan surat permohonan pencabutan SK penonaktifan MZA Djalal kepada gubernur Jawa Timur. Apalagi, menurut Ulum, tuntutan agar fatwa MENDAGRI tentang keabsahan penunjukan penjabat bupati Jember sudah dipenuhi. DPRD Jember tidak bisa menggelar rapat paripurna sebelum menggelar rapat Badan Musyawarah DPRD Jember. (Hafit)
