Menurut Kepala BPN Jembeer, Siswo Prayitno, akibat molornya pembahasan Perda BPHTB, layanan pengurusan sertifikasi tanah dan bangunan mandeg. Bahkan sekitar seribu warga Jember kesulitan mengurus setifikasi tanah dan banguan. Sementara Pemkab terancam kehilangan PAD 500 juta rupiah per bulan.
