Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Suprapto, mengakui banyak kendala, seperti saat SPPT terbit April lalu, panen petani ternyata sudah berakhir, dan banyak petugas pemungut yang meminjam dulu dana PBB untuk operasional mereka.
Selain itu banyak data wajib pajak amburadul. Dia mencontohkan adanya dua wajib pajak yang lokasinya berdekatan di wilayah Ajung, namun pengenaan PBB-nya jauh berbeda. Proses pembetulan data yang amburadul itu juga memakan waktu lama.
Realisasi pemasukan yang masih 15 persen itu merupakan realisasi terendah dibanding waktu yang sama pada tahun lalu yang terpaut 7 persen. Daerah paling sulit masih ada di tiga kecamatan wilayah kota, yang setiap tahun tidak pernah tuntas seratus persen. (Edison)
