Menurut salah seorang warga Kecamatan Jelbuk, Abdul Kadir, sebaiknya pemerintah jangan menginformasikan kalau e–KTP gratis kalau kenyataannya tidak bisa gratis.
Sedangkan menurut Pak Ridwan, warga Kecamatan Rambipuji, sebetulnya persoalan biaya pembuatan KTP bukan di Dispenduk, tetapi aparat di bawahnya, mulai RT-RW hingga kelurahan dan kecamatan. (Elly)
