Anggota dewan dari PKB itu melihat pengurusan KTP melalui calo yang mangkal di Dispendukcapil maupun di luar mampu memproses KTP lebih cepat dari pada mengurus sendiri. Dengan meminta biaya antara 40 ribu sampai 70 ribu rupiah, para calo berjanji bisa menguruskan KTP lebih mudah dan cepat.
Menurut Halim, praktek percaloan semakin marak setelah adanya pengadaan KTP kolektif di desa-desa dan upaya Dispendukcapil dalam upaya penuntasan pengurusan KTP sebelum dilakukannya e-KTP tahun depan. Karena itu Halim berharap aparat terkait menertibkan praktek percaloan pengurusan KTP di Dispendukcapil.
Sebelumnya Plt. Kepala Dispendukcapil Jember, Isman Sutomo, kepada Prosalina FM, berjanji akan menertibkan dan mencegah terjadinya praktek percaloan pengurusan KTP di kantornya. Isman mengaku tidak pernah memprioritaskan pengurusan KTP oleh siapapun. Asalkan memenuhi syarat administrasi, Dispendukcapil langsung memprosesnya. (Fathul)
