Seharusnya jika Bupati Jember berani menggratiskan pengurusan KK dan KTP harus dibarengi dengan anggaran yang memadai. Soleh berharap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 dilaksanakan secara konsekuen.
Sementara Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isman Sutomo, menegaskan Dispendukcapil tidak main-main menerapkan peraturan bupati tersebut. Kebijakan anggaran juga sudah didukung oleh APBD namun Isman tidak menyebut berapa besarnya.
Dia bahkan sudah memantau lokasi pelayanan dan memastikan pelayanan benar-benar gratis. Masukan dari LSM Mina Bahari terkait masih adanya petugas yang meminta biaya untuk uang lembur tidak bisa dibenarkan.
Isman mengaku telah bekerja keras melakuakn pembinaan internal, terutama terkait pelayanan yang belum maksimal. Jika ada petugas yang masih neko-neko, Isman siap memberikan sanksi. (Edison)
