Kepala BKD, Miati Alfin, mengaku sejak tahun 2007 sebenarnya BKD sudah melarang adanya Surat Perintah Penugasan, namun hingga saat ini masih terjadi. Seharusnya SPP ditindaklanjuti dengan SK definitif. Guru tidak bisa seenaknya meminta SPP sesuai keinginan mereka, penempatan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan. (Edison)
