Tahun 2012 sistem Surat Perintah Penugasan (SPP) harus dihentikan karena melanggar aturan. Selama ini Dinas Pendidikan bertebaran SPP padahal kedudukannya jauh di bawah SK bupati.
Dengan kondisi itu seharusnya guru–guru yang sudah dimutasi menggunakan Surat Perintah Penugasan ditinjau ulang. (Edison)
