Dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember dengan Dinas Perhubungan, BKD dan Disnakertrans, terungkap status juru
parkir tidak jelas dan cenderung menjadi obyek yang dirugikan. Karena itu Komisi D merekomendasikan agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang status juru parkir. (Fathul)