MZA Djalal Didesak Kerja Keras Memperbaiki Penilaian BPK

Demikian disampaikan sejumlah fraksi dalam pemandangan umum nota pengantar LPP APBD 2011, Rabu siang.

Juru bicara Partai Demokrat, Ambar Listiani, menjelaskan banyak temuan BPK yang belum ditindaklanjuti sehingga mempengaruhi penilaian BPK. Ia meminta Bupati MZA Djalal tidak berpuasdiri dengan opini wajar dengan pengecualian. Seharusnya Pemkab Jember bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian.

Hal senada disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim, mengapresiasi positif peningkatan pendapatan APBD saat kepimpinan MZA Djalal. Namun di sisi lain, dari tahun 2004 sedikitnya ada 20 temuan BPK yang belum ditindaklanjuti serta 56 rekomendasi BPK RI yang belum tuntas.

Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak bupati melaporkan kasus-kasus hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait penggunaan APBD. Dengan demikian penilaian BPK, pada tahun mendatang bisa lebih baik, yakni wajar tanpa pengecualian.
 
Dalam pandangan umum faksi, lima fraksi yang mengkritisi kebijakan Pemkab Jember dan dua fraksi cenderung membela kebijakan bupati, yakni Fraksi PKNU dan Golkar. (Hafit)

Comments are closed.