Aktifis LSM, Buari al-Amin, menegaskan BPK harus segera melakukan audit sumber dana BBJ, baik yang berasal dari APBD maupun sponsorship. Setiap sen uang yang keluar dan masuk harus ada pertanggungjawabannya. Transparansi anggaran itu penting sebab rakyat berhak tahu penggunaan apbd.
Hal senada dikemukakan Koordinator Indonesia Crisis Center, Nurdiansyah. Dia khawatir adanya double accounting penggunaan dana BBJ, baik yang bersumber dari dana APBD maupun sponsor. Untuk itu audit penggunaan dan asal dana BBJ harus segera dilakukan.
Nunung juga heran KONI yang merupakan organisasi keolahragaan mendapatkan dana hibah BBJ yang nilainya cukup besar. Pertanggungjawaban tetap akan melekat di SKPD terkait seperti Kantor Pemuda dan Olahraga serta Kantor Pariwisata.
Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga, Suparno, dalam pesan pendeknya menyatakan, instansinya tidak memiliki anggaran untuk kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember. Namun saat ditanya tentang kemungkinan anggaran itu melekat di lembaganya, Suparno tidak merespon pertanyaan Prosalina FM. (Edison)
