Dalam pernyataan sikap fraksi yang ditandatangan Ketua Fraksi Demokrat, Ayub Khan, penolakan bupati terhadap Raperda perlindungan pasar tradisional, penataan toko modern berjaringan dan pusat perbelanjaan, dinilai sebagai pelecehan terhadap institusi DPRD Jember. Karena itu bupati harus bertanggungjawab.
Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat, Saptono Yusuf, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat sudah bulat mendukung hak interpelasi tersebut. Sejauh ini pihaknya akan menyusun materi interpelasi.
Saptono menyatakan, mekanisme yang dilakukan anggota dewan sudah benar. Draft Raperda diajukuan Pemkab dan dibahas bersama DPRD Jember. Namun ternyata bupati menolak bertandatangan. Karena itu Frkasi Demokrat sangat sepakat mendukung pengajunan hak interpelasi terhadap bupati. (Hafit)
